nusakini.com--Kemlu menadatangani perjanjian kerjasama dengan sebuah organisasi nirlaba, Justice Without Border (JWB) di Jakarta kemarin.

Penandatanganan dilakukan di Kementerian Luar Negeri oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Andri Hadi, dengan Direktur Eksekutif Justice Withour Border (JWB), Douglas MacLean. 

Perjanjian kerjasama tersebut meliputi antara lain penyediaan pengacara pro bono (tidak berbayar) untuk memberikan bantuan hukum bagi TKI yang menghadapi permasalahan di luar negeri, dimulai dari Singapura dan Hong Kong. 

• Dubes Fadjroel Mengisi Kuliah Umum dan Meresmikan Indonesian Corner di Universitas Kazguu Kazakhstan
• Menlu RI Lantik Konsul Jenderal RI dan Pimpinan Tinggi Pratama
• Pertemuan Bilateral Menlu RI - Menlu RRT
• Pertemuan Bilateral Menlu RI - Menlu Afrika Selatan
• Indonesia - India Pharmaceutical and Health Business Forum

Kerjasama juga meliputi upaya penguatan kapasitas staf di Perwakilan Indonesia oleh para lawyer setempat mengenai cara-cara memperjuangkan hak-hak TKI yang memiliki masalah dengan majikan. 

Melalui kerjasama dengan Justice Withour Border ini diharapkan penanganan kasus-kasus ketenagakerjaan dapat dilakukan bersama dengan pengacara-pengacara pro bono. Sementara penanganan kasus-kasus pidana berat dapat dilakukan oleh pengacara yang direkrut oleh Perwakilan RI. 

“Ini adalah bagian dari strategi Kemlu untuk menjadikan upaya perlindungan WNI cost-effective dan lebih fokus. Bagi JWB sendiri ini adalah kerjasama pertama yang mereka tandatangani dengan Pemerintah", ujar Andri Hadi, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, menjelaskan latar belakang penandatanganan kerjasama tersebut. 

Hingga saat ini diperkirakan terdapat sekitar 150 ribu TKI bekerja di Hong Kong dan sekitar 70 ribu lainnya bekerja di Singapura. Sepanjang tahun 2017, terdapat 135 kasus TKI di Hongkong dan 1.540 Kasus TKI di Singapura. ​ (p/ab)